Sabtu, 22 November 2014

Pengertian, skema, contoh dan dasar hukum akad mudharabah




A. Pengertian

Kata mudharabah berasal dari kata dharb ( ضرب ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan  perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (فِي الْأَرْض ضرب ِ). 
Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh. Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. 
Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. Di dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat sebanyak 58 kali. Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:
a) Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
b) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
c) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.
d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
e) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”.
f) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama.”
g) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalmnya diterima penggantian.”
h) Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.
i) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah  pemilik modal (shahibul maal), sedangkan  pihak lainnya menjadi  pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.


Skema Mudharabah


      Modal 100%



     Bagi Hasil + Modal

B. Dasar Hukum
• Dalil Qur’an
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Muzzammil [73]: 20)

Kata yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari ayat di atas adalah yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.
  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat (selesai wuquf), berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. [Al-Baqarah (2): 198]

• Dalil Hadist
كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).
”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang,  Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.

ثلاثة  فيهن  البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخلط البر  باالشعير للبيت لا للبيع(ابن ماجه)
“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh,  mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.  (HR.Ibnu Majah).

عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا  أبو موسى ألأشعري باالبصرة  منصرفهما من غزوة  نهاوند فتسلفا  منه مالا  وابتاعا منه متاعا و قدما به  المدينة  فباعاه و ربحا فيه  و أراد عمر أخذ رأس المال  الربح  كله  فقالا لو كان تلف  كان ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا  فقال رجل يا أمير المؤمنين  لو جعلته قراضا  فقال قد جعلته قراضا  وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك )
Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata,”Jika harta itu binasa, bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar,“Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata,”Aku menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).

Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/ mudharabah. Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

Di samping dalil Qur’an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur’an, Hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.


Rukun dan syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
2. Modal atau harta pokok (mal), syarat-syaratnya yakni:
A. Berbentuk uang
Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.

Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka mobal tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya Rp90.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah Rp90.000.000.

B. Jelas jumlah dan jenisnya
Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 



C. Tunai
Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi’i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.

D. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung
Apabila tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

3. Keuntungan, syarat-syaratnya yakni:
A. Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. 
B. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
C. Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.
4. Ijab Qobul. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib, mudharabah terbagi menjadi :
a) Mudharabah Muqayyadah ( Restricted Investment Account ), yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
Pembatasan pada jenis mudharabah ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar  ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara pencatatan mudharabah muqayyadah ada dua macam, yakni:
a. Off Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya yaitu:
1. Bank Syari’ah bertindak  sebagai arranger saja dan mendapat fee sbg arranger
2. Pencatatan transaksi di bank syari’ah secara off balance sheet
3. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
4. Besar bagi hasil sesuai  kesepakatan nasabah investor dan debitur
b. On Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya yaitu:
1. Nasabah Investor mensyarakatkan  sasaran pembiayaan dananya, seperti  untuk pertanian tertentu, properti,  atau pertambangan saja
2.  Pencacatan di bank Syari’ah secara on balance sheet
3.  Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah

b) Mudharabah Muthlaqah ( Unrestricted Investment account ), yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal. 
c) Mudharabah Musytarakah, adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

E. Fatwa DSN
• Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Ketentuan Pembiayaan:
1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:
1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. 
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkankesepakatan.
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

• Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Pertama : Ketentuan Umum
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. 
Kedua : Ketentuan Hukum
Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah. 

Ketiga : Ketentuan Akad
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. 
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. 
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan. 
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. 

Keempat : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
F. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil
No Bunga Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat sebelum 
    nya (pada waktu akad) tanpa 
    berpedoman pada untung rugi  Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dgn berpedoman pada untung rugi
2. Besarnya persentase (bunga)
    ditentukan sebelumnya berdasar 
    kan jumlah uang yang dipinjamkan  Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan, sesuai dgn rasio yang disepakati
3. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat  Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan 
4. Jika terjadi kerugian, ditanggung si 
   Peminjam saja, berdasarkan pemba 
   yaran bunga tetap yang dijanjikan  Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak 

5. Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama
6. Umumnya Agama (terutama Islam) Mengecamnya  Tidak ada yang Meragukan Sistem Bagi Hasil 
7. Berlawanan dgn Surah Luqman : 34 Melaksanakan Surah Luqman : 34

G. Aplikasi Mudharabah di Bank Syariah
Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada :
a) Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannnya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai Mudharib ( pengelola modal) dan deposan sebagai Shahibul Maal (pemilik modal). Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahibul Maal sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disepakati bersama.
b) Deposito Mudharabah ( Deposito Investasi Mudharabah) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannnya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :
a) Pembiayaan modal kerja. Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya (pemilik modal/ sahhibul maal), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (mudharib) Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan misalnya 65% : 35%. 
b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran dana yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Mekanisme dan Sistem Operasi Mudharabah di Bank Syariah



       Pendanaan Mudharabah  Pembiayaan Mudharabah    
          
                                               Bank Syariah



                                Bagi Hasil                                Bagi Hasil          


Dalam praktik perbankan syariah, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah, yaitu:
a) On balance sheet, yaitu aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalkan hanya berdasarkan akad penjualan kredit saja. Skema ini disebut On balance Sheet karena dicatat dalam neraca Bank.
b) Off balance sheet, yaitu aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini bank syariah hanya bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha sesuai dengan kesepakatan mereka, sedangkan bank hanya memperoleh arranger fee.

H. Jaminan (Collateral)
I. Jaminan mudharabah dalam litelatur fiqih
Hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat "gadai" dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh mudharib kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi’i.

2.  Jaminan mudharabah dalam perbankan syariah
Berdasarkan fatwa DSN – MUI mengenai pembiayaan mudharabah (qiradh) bahwa pada prinsipnya dalam mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari’ah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepekati bersama dalam akad. Jadi jaminan hanya untuk menunjukan keseriusan dan mencegah mudharib melakukan penyelewengan. Seperti pernyataan yang dikutip dari AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Bahrain, 1998 bahwa “Collateral is  important to protect Islamic bank from any  misconduct”.

J. Aplikasi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah 
• Asuransi Syariah
1. Takaful keluarga
Premi takaful yang diterima dimasukkan ke dalam ”Rekening Tabungan” yaitu rekening tabungan peserta dan ”Rekening Khusus (Tabarru’) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam, dengan menerapkan prinsip al-mudharabah sesuai dengan kesepakatan misalnya 70 % keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan. Dari keuntungan peserta yang 70 % itu dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan keuntungan perusahaan sebesar 30 % dipergunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.
– Realisasi pembayaran rekening dilakukan jika :
• masa pertanggungan berakhir
• peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan.
• Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
- Sedangkan pembayaran rekening dilakukan jika :
• peserta meninggal dunia dalam masa peratanggungan
• masa pertanggungan berakhir (jika ada).
2. Takaful umum
Premi Takaful yang diterima dimasukkan kedalam rekening khusus (tabarru’) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta. Premi Takaful tersebut dimasukkan ke dalam ”Kumpulan Dana Peserta”, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam ”Kumpulan Dana Peserta”. Setelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi) dan masih terdapat kelebihan , maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.
• Pegadaian Syariah
Akad mudharabah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk menggadaikan jaminannya guna menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi.
• BMT
Dalam BMT aplikasi mudharabah tidak jauh berbeda dengan aplikasi mudharabah pada perbankan syariah. Hal ini berkaitan dengan penyaluran dana BMT kepada nasabah yang terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil ; kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan ini merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga, berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati, hal ini tercermin dari aplikasinya mudharabah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana BMT tersebut. 

K. Pembatalan Mudharabah
Akad mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat Mudharabah . Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi , sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggng jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.



Secara Harfiah
Al-muzara’ah (المزرعة) yang berarti tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar)  
Secara Istilah 
1. Menurut Hanafiyah, muzara’ah (مزرعة) ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan mukhabarah (مخبررة) menurut Syafi’iyah ialah : Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.
2. Menurut  dhahir nash, al-Syafi’i berpendapat bahwa mukhabarah (مخبررة) ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara’ah (مزرعة) ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
3. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah (مخبررة) ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Dan muzara’ah (مزرعة) ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. 
Landasan Syariah
Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a :
  
”Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”. 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’ r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda : 
”Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang : laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”. 
Menurut al-Syafi’iyah , haram hukumnya melakukan muzara’ah (مزرعة). Ia beralasan dengan hadist yang diriwayatkan oleh muslim dari Tsabut Ibn al-Dhahak : 
”Bahwa Rasulullah SAW telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa – menyewa saja dan Rasulullah SAW bersabda, itu tidak mengapa”.
Menurut pengarang kitab al-Minhaj , bahwa mukhabarah (مخبررة) , yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara’ah yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadist shahih, antara lain hadist Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.( Suhendi : 2002).  

Rukun dan Syarat
Rukun : Ijab dan Qabul 
Syarat:
1. Syarat yang bertalian dengan ’aqidain , yaitu harus berakal. 
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu : 
a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad 
b Hasil adalah milik bersama  
c.  Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah. 
d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui 
e.Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma’lum.  
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami , yaitu :  
a.tanah tersebut dapat ditanami.  
b.tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.  
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah : 
a.waktunya telah ditentukan 
b.waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi  waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).  
c.waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.  
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah , alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.   

Hikmah Muzara’ah (مزرعة) dan Mukhabarah (مخبررة)
Muzara’ah dan Mukhabarah (مخبررة) disyari’atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya. 
Muzara’ah (مزرعة) dan mukhabarah (مخبررة) terdapat pembagian  hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. 

MUSAQAH (مسقة)  
Menurut Bahasa
Musaqah (مسقة) berasal dari kata al-saqa (السق) 
Seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.  
Menurut istilah
Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, al-musaqah (المسقة) ialah Mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk berdua. 

Landasan Syariah
Diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Amr RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya : 
”Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi”. 

Rukun dan Syarat
Rukun: Ijab dan Qabul
Syarat:
1. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (Sharih) dan dengan samaran (kinayah), disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.  
2. Dua orang atau pihak yang berakad (al-‘aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampunan. 
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati seperti padi, jagung dan yang lainnya.   

4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memetongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya.



Daftar Pustaka:

Al-Qur’an  dan Terjemahnya.  

Agustianto. Slide Matakuliah Fiqih Muamalah. PSTTI-UI: 2008

www.mui.or.id

Demikianlah itu tadi artikel mengenai Pengertian, Investasi, Deposito tentang Akad Mudhorobah. Semoga artikel tersebut bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya.

- See more at: http://pbsstainmetro.blogspot.com/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#.dpuf

Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah

Pendahuluan
Akuntansi syariah menggabungkan dua keilmuan tersediri yaitu ilmu sains tentang akuntansi dan ilmu tentang Islam (syariah). Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari (Nurhayati & Wasilah, 2009). Namun, kini banyak pihak mempersempit pengertian akuntansi syariah hanya kepada akuntansi untuk institusi-institusi keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dll. Selain itu ada juga pihak-pihak yang khawatir bila akuntansi didekatkan pada agama, akuntansi bukan lagi menjadi suatu ilmu sains namun menjadi semacam doktrin yang harus diterima meskipun terkadang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia yang terbatas (Hameed, 2008).
Akutansi Islam atau Akutansi Syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akutansi dalam menjalankan syariah Islam. Shahata (Harahap, 1997:272) misalnya mendefinisikan Akutansi Islam sebagai berikut:
“ Postulat, standar, penjelasan dan prinsip akutansi yang menggambarkan semua hal…sehingga akutansi Islam secara teoritis memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam juga. Semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, social, politik, idiologi, etika, kehidupan, keadilan dan hukum Islam. Akutansi dan bidang lain itu adalah satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain,.”
          Terhadap perbedaan pendapat ini, Chapra (2000) menjelaskan bahwa ilmu sains dan agama memiliki tujuan yang selaras, yaitu untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sementara ilmu sains lebih menitikberatkan pada suatu yang bersifat fisik dan material, agama lebih menitikberatkan pada suatu yang terkait dengan sosial, mental, emosional dan spiritual. Dengan demikian, kombinasi antara ilmu sains dengan agama akan saling melengkapi. Agama akan menjadi alat kontrol agar pencapaian-pencapaian yang bisa dihasilkan oleh ilmu sains, misalnya akuntansi, teknologi, dll akan selalu berada dalam koridor yang memberi manfaat dan bukan mudharat bagi manusia dan makhluk Allah SWT lainnya.
Sesuai dengan penjelasan Hayashi (1989) Akutansi dalam bahasa Arab disebut Muhasabah terdapat 48 kali disebut dalam Alquran. Kata Muhasabah memiliki 8 pengertian Hayashi (1989):
1.      Yahsaba yang berarti menghitung, to compute, atau mengukur atau to mensure.
2.      Juga berarti pencatatan dan perhitungan perbuatan seseorang secara terus menerus
3.      Hasaba adalah selesaikan tanggung jawab
4.      Agar supaya bersifat netral
5.      Tahasaba berarti menjaga
6.      Mencoba mendapatkan
7.      Mengharapkan pahala diakhirat.
8.      Menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkan

          Hal lain yang menguatkan bahwa sains dan agama merupakan dua ilmu yang dapat digabungkan adalah banyaknya penjelasan di Al-Qur’an maupun al-Hadits yang mengajarkan kita mengenai banyak hal yang lebih bersifat sains, seperti penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, manfaat ASI, manfaat madu, proses terjadinya hujan, dampak buruk minuman keras, pelarangan atas riba, dan bahkan mengenai pencatatan transaksi yang bersifat tangguh (terkait akuntansi). Selain itu, di masa kejayaaan Islam dulu, para ahli ilmu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusydi, Ibnu Khaldun dll adalah juga para ulama yang baik pemahaman dan pengamalannya terhadap agama Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa integrasi antara akuntansi dan syariah (Islam) bukanlah suatu yang bermasalah, bahkan sebaliknya akan membuat akuntansi menjadi lebih sesuai dengan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Perkembangan Awal Akuntansi
Sejarah mencatat bahwa akuntansi pada awalnya dikembangkan oleh para ahli matematika seperti Luca Paciolli dan Musa Al-Khawarizmy. Oleh karena itulah pada awalnya akuntansi disebut menjadi bagian dari ilmu pasti yang benar-salahnya bersifat mutlak. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya keilmuan, penerapan ilmu akuntansi seringkali disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah tempat ilmu akuntansi tersebut dikembangkan. Inilah cikal bakal mengapa akuntansi kini lebih sering dikategorikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang benar-salahnya lebih bersifat relatif.
            Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak terlalu membahas mengenai pemisahan keilmuan ini. Yang jelas, dalam Islam, akuntansi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mematuhi perintah Allah SWT agar manusia lebih bertanggungjawab dan akuntabel. Ayat yang berisi perintah untuk melakukan pencatatan yang memadai dan bertanggungjawab sebagaimana tertuang dalam QS 2: 282 adalah ayat yang terpanjang yang ada dalam Al-Qur’an. Ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta dan Pemilik seluruh alam raya, Allah SWT, pun memperhatikan mengenai akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Bahkan, jika kita renungkan kembali, pencatatan tidak hanya dilakukan untuk transaksi keuangan saja. Pencatatan bahkan selalu menyertai kita selama kita hidup karena setiap detiknya, selalu ada malaikat yang berjaga mencatat semua yang kita lakukan, ucapkan dan pikirkan. Inilah esensi akuntabilitas yang sesungguhnya, yang akan membuat manusia selalu bertanggungjawab baik ada maupun tidak adanya atasan atau pihak lain yang mengawasinya. Karena ia selalu yakin bahwa Allah SWT selalu melihat dan mengetahui apa yang lahir dan yang batin.
            Kini, dimasa dimana akuntansi lebih sering diartikan sebagai suatu proses mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan agar menjadi informasi yang bermanfaat, banyak pihak menilai bahwa akuntansi dibawa oleh peradaban barat. Luca Paciolli, seorang ilmuwan dan pengajar berkebangsaan Italia Bapak Akuntansi Moderen karena dianggap merupakan orang yang pertama kali menemukan persamaan akuntansi (harta = utang +modal) pada tahun 1494 dengan bukunya: Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions). Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry book keeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar (ledger) dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (closing entries) dan menggunakan neraca saldo (trial balance) untuk mengetahui saldo buku besar (ledger). Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi, etika dan juga akuntansi biaya (Nurhayati & Wasilah, 2009).
            Apakah benar demikian? Catatan sejarah ternyata juga mengungkap cerita yang lain, Seperti yang dikutip dari Nurhayati dan Wasilah (2009), Luca Paciolli banyak membaca banyak buku, termasuk buku ilmuan Muslim yang telah diterjemahkan dan disebarluaskan di Eropa. Salah satu penerjemah yang terkenal pada masa itu adalah Leonardo Fibonacci of Pisa. Salah satu buku yang diterjemahkannya dengan judul Liber Abacci, Verba Filiorum dan Epistola de proportitione et proportionalitate  menyarankan dan menerangkan manfaat mengenai angka Arab termasuk dalam pencatatan transaksi. Paciolli yang tertarik untuk mempelajari angka Arab lebih lanjut belajar dari Alberti seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Tahun 1484 M, Paciolli pergi dan bertemu dengan temannya Onofrio Dini Florence seorang pedagang yang suka bepergian ke Afrika Utara dan Konstantinopel, sehingga diduga Paciolli mendapat ide tentang double entry tersebut dari temannya ini. Bahkan, Alfred Lieber (1968) mendukung pendapat tersebut bahwa memang ada pengaruh dari pedagang Arab pada Italia, walaupun Arab itu tidak berarti hanya muslim saja. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah: Luca Paciolli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit kemudian di sebelah debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Paciolli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulis dari sebelah kanan. Tidak hanya itu, pencatatan yang disarankan oleh Paciolli pun dimulai dengan kata-kata “in the name of God” yang mungkin berasal dari kata “Bismillah”.
Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik/langsung  mengingat bukti-bukti otentik yang dapat menjelaskan kemungkinan sudah banyak yang hilang karena perang (Nurhayati & Wasilah, 2009).

Perkembangan Akuntansi di Masa Rasulullah SAW
Praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirkan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari nonmuslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
            Meskipun pengelolaan baitul maal saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan (Nurhayati & Wasilah, 2009). Dari sini dapat dilihat betapa pemisahan tugas keuangan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW.

Perkembangan Akuntansi di Masa Kekhalifahan
Praktik baitul maal terus dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
            Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.

Kesimpulan
Bab ini membahas bagaimana Islam memandang akuntansi serta kaitan antara akuntansi dengan syariah Islam. Selain itu, dibahas pula bagaimana sejarah awal perkembangan akuntansi termasuk adanya kemungkinan bahwa akuntansi lebih dahulu dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim daripada oleh ilmuwan barat seperti yang lebih banyak diketahui saat ini. Pendapat ini dilandaskan pada beberapa bukti termasuk bukti adanya pencatatan di baitul maal pada masa Rasulullah SAW dan masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin.

Sistem Keuangan Syariah

PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk unuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak,zakat,pergi haji,perang (jihad), dan sebagainya.
Harta di katakan halal dan baik apabla niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan as sunah.
Transaksi yang dilarang dalam islam adalah riba, penipuan, perjudian, gharar, penimbunan barang, monopoli,rekayasa permintaan dll. Maka dari itu pelarangan riba, pembagian resiko, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas usaha harus sesuai syariah merupakan sistem keuangan islam sebagaimana diatur melalui Al-Qur’an dan As-sunah untuk melaksanakan aktivitas masyarakat dalam dunia ekonomi islam.
B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut.
a.    Bagaimana konsep memelihara harta kekayaan
b.    Bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah
c.    Akad/Kontrak/transaksi
d.    Transaksi yang dilarang
e.    Prinsip sistem keuangan syariah
f.    Jenis instrumen keuangan syariah
BAB II
PEMBAHASAN
A.    KONSEP MEMELIHARA HARTA  KEKAYAAN
Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan di gunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT.
Anjuran Bekerja atau Berniaga
Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk unuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak,zakat,pergi haji,perang (jihad), dan sebagainya.
“…Apabilah telah di tunaikan shalat, maka bertabaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah  banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS 62:10)
Harta yang paling baik , menurut Rasulullah SAW, adalah yang diperoleh dari hasil kerja  atau perniagaan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits-hadits berikut.
“Harta yang paling baik adalah harta yang di peroleh lewat tangan sendiri…”(HR. Bazzar At Thabrani)
“Sesungguhnya Allah suka kalau dia melihat hamba-nya berusaha mencari barang dengan cara yang halal.”(HR. Ath-Thabrani dan Ad –Dailami)
Konsep Kepemilikan
Harta yang baik harus memiliki dua kriteria, aitu di peroleh dengan cara yang sah dan benar (legal and fair), serta di pergunakan dengan hal yang baik-baik di jalan Allah SWT.
Allah SWT adalah pemilik mutlak segalah sesuatu yang ada di dunia ini (QS 57:2), sedangkan manuia adalah wakil ( khalifa) Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolahnya.
Jadi menurut islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemamfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukn kepemilikan secara mutlak.
B.    PENGGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN HARTA
Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta, antara lain:
•    Tidak boros dan tiak kikir
“Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bangus pada setiap(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sunnguh, Allah tidak menyukai oran yang berlebih-lebihan.”(QS 7:31)
“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) enggkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercelah dan menyesal.”(QS 17:29)
•    Memberi infak dan shadaqah
Sesungguhnya uang yang di infaqkan adalah reseki yang nyata bagi manusia karen aada imbalan yang di lipat gandakan Allah (dan di dunia dan di akhirat), serta akan menjadi penolong di hari akhir nanti pada saat dimana sesuatupun yang dapat menolong kita, sebagaimana bunyi hadits berikut.
“Apabilah anak adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara: shadaqah jariah (infak dan sadakah), ilmu yan bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan.”(HR Muslim)
•    Membayar zakat sesuai ketentuan
“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(QS 9:103)
•    Memberi pinjaman tampa bunga
Memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang membutuhkan, dengan tidak menambah jumah yang harus dikembalikan (bunga/riba)
•    Meringankan kesulitan orang yang berutang
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedehkah,itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS 2:280)
Perolehan Harta
Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Harta di katakan halal dan baik apabla niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan as sunah.
C.    AKAD/KONTRAK/TRANSAKSI
Akad dalam bahasa arab ‘al- aqd ,jamaknya al-uqud berati ikatan atau mengikat (al-rabth). Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang di benarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut abdul Razak Al-sanhuri dalam nadhariyatul ‘aqdi ,akad adalah kesepakatan dua bela pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.(Ghufron Mas’adi,2002)
Jenis Akad
1)    Akad Tabarru (gratuitous contract) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak di tujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya karena ia mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia.
Ada 3 bentuk akad tabarru’ :
•    Meminjamkan uang
Meminjamkan uang termasuk akad tabarru’ karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tampa ‘iwad adalah riba, ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu:
ü    Qardh merupakan pinjaman yang di berikan tampa mensyaratkan apapun , selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu .
ü    Rahn meruakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
ü    Hiwalah adalah benuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
•    Meminjamkan jasa
Memijamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabarru’. Ada minimal 3 jenis pinjaman,yaitu :
ü    Wakalah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
ü    Wadi’ah merupakan bentuk turunan akad wakalah,dimana pada akad ini telah di rinci tentang jenis pemeliharaan dan penitipan.
ü    Kafalah  juga merupakan turunan wakalah dimana pada akad ini terjadi  atas wakalah bersyarat.
•    Memberikan sesuatu
Dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu ke orang lain. Ada minamal 3 bentuk akad.
ü    Wakaf merupakan pemberiaan dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umu dan agama, serta pemberian itu tidak dapat di pindah tangankan .
ü    Hibah, shadaqah merupakan pemberiaan sesuatu secara suka rela kepada orang lain.
Akad tabarru’ tidak bisa di pindahkan menjadi akad tirajah, dan tidak bisa di gunakan untuk memperoleh laba. Karena sifatnya yang khas seperti itu.
Diperbolehkan
Tidak diperbolehkan
2)    Akad Tijarah (compensational contract) merupakan akad yang di tujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian yang di peroleh, akad ini dibagi 2,yaitu:
ü    Natural Uncertainty Contract, merupakan kontrak yang di turunkan dari teori pencampuran, dimana pihak bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu,kemudiaan menanggung resiko bersama-sama untuk  mendapatkan keuntungan.
ü    Natural Certainly Contract, merupakan kontrak yang di turunkan dalam teori pertukaran, dimana keda bela pihak saling mempertukarkan aset yang di milikinya.
Rukun dan Syarat Akad
Rukun dan syarat syahnya suatu akad
ü    Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan,karyawan dan majikan,dsb)
ü    Objek akad merupakan konsekuensi yang harus ada dengan di lakukannya suatu transaksi tertentu. Objek  jual beli adalah barang dagangan , objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang di sewakan dan seterusnya.
ü    Ijab kabul adalah kesepakatan dari pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha.
D.    TRANSAKSI YANG DI LARANG
Hal-hal yang termasuk  transaksi yang di larang adalah sebagai berikut.
Aktivitas Bisnis yang Terkait Barang dan Jasa yang Diharamkan Allah
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang di sembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan mereka menginginkannya dan tidak pula melampaui batas , maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.”(QS 16:115)
Riba
Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (Al-Ziyadah), berkembang (An-Nuwuw), meningkat (Al-Irtifah), dan membesar (Al-uluw).
Dalam ayat Al Quran,riba dan shadaqah dipertentangkan, praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala shadaqah yang spektakuler. Riba karena pinjaman kepada manusia di pertentangkan dengan shadaqahyang di nyatakan sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan di ganti secarah berlipat ganda.
•    Jenis Riba
ü    Riba Nasi’ah
Adalah ribah yang muncul karena utag piutang yang dapat terjadi dalam segalah jenis transaksi kredit atau utang piuang dimana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan yang melebihi pokok pinjamannya karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Atas kelebihnnya ada yang menyebut riba jahiliyyah, misalnya pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya pada waktu yang di tetapkan.
ü    Riba Fadhl
Adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Terjadi apabila ada kelebihan /penambahan pada salah satu dari barang ribawi/barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran yang di lakukan dari tangan ke tangan(tunai) atau kredit. Contohya menukar perhiasan perak seberat 40 gram dengan uang perak senilai 3 gram. Yang di maksud dengan barang ribawi/barang sejenis adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat di bedakan satu dan lainnya. Pertukaran barang yang sejenis mengandung ketidak jelasan bagi kedua bela pihak yang bertransaksi atas nilai masing-masing barang yang di pertukarkan. Ketidak jelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, sehingga ketentuan syariah mengatur kalaupun akan di pertukarkan harus dalam jumlah yang sama, jiak ia tidak mau menerima dengan jumlah yang sama karena menganggap mutuhnya berbeda. Jalan keluarnya adalah barang barang yang di milikinya terlebih dahulu dijual kemudian dari uang yang dapat di gunakan untuk membelih barang yang dibutuhkannya.
•    Pengaruh Riba pada Kehidupan Manusia
ü    Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mngambil harta orang lain tampa imbalan.
ü    Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka.
ü    Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam.
ü    Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya sedang yang meminjam adalah orang miskin.
•    Perbedaan Riba dan Jual Beli
No    Jual Beli    Riba
1    Dihalalkan Allah SWT    Diharamkan Allah SWT
2    Harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan yang di peroleh pembeli dan penjual    Tidak ada pertukaran dan keuntungan /manfaat hanya diperoleh oleh penjual
3    Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual    Tidak ada beban yang di tanggung oleh penjual
4    Memiliki resiko untung rugi, sehingga diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian     Tidak memiliki resiko sehingga tidak diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian
Penipuan
Penipuan terdiri atas 4, penipuan dalam kualitas misalnya mencampur barang baik dengan barang yang buruk atau barang yang dijual memliki cacat tapi disembunyikan. Penipuan dalam kuantitas misalnya mengurangi timbangan. Penipuan dalam harga misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi pada orang yang tidak mengetahui harga wajar barang tersebut. Penipuan dalam waktu, misalnya seorang penyedia jasa menyanggupi menyelesaikan pesanan pada waktu tertentu  tetapi tidak menyelesaikan pada waktu yang di janjikan.
Perjudian
Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya di kumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya itu harus direlakan untk di ambil oleh yang menang.
Transaksi yang Mengandung ketidakpastian/Gharar
Gharar tejadi ketika terdapat incomeplate income information, hingga ada ketidakpastian anatara dua belah pihak yang bertransaksi. Kidak jelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam 5 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Contohnya transaksi leaseand purchase (sewa-beli), mengandung gharar, karena ada ketidak jelasan akad mana yang berlaku;akad beli atau akad sewa.(karim,2003)
Penimbunan Barang/Ihtikar
Penimbunan adalah membeli sesuatu yang di butuhkan masyarakat, kemudiaan menyimpannya, hingga barang tersebut berkurang dipasaran hingga mengakibatkan peningkatan harga.
Contohnya di awal tahun 2008, saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa, ada pengusaha yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di surabaya.  Kenaikan harga kedelai menghambat proses produksi barang berbahan baku kedelai seperti tahu dan tempe, hingga mengakibatkan banyak produsen tempedan tahu tidak dapat bereproduksi, dan akhirnya menderita kerugiaan.
Monopoli
Alasan monopoli sama dengan larangan menimbun barang (ihtikar), walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, untuk menghambat produsen atau penjualmasuk kepasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yng tinggi. Ketentuan syariah hanya membolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dengan pengawasan yang ketat.
Rekayasa Permintaan (Bai’an Najsy)
An-Najsy termasuk dalam kategori penipuan (tadlis), karena merekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.
Suap
Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada didalam masyarakat, hingga menimbulkan ketidak adilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan daripada yang tidak membayar.
Penjual Bersyarat/Ta’alluq
Ta’alluq terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, hingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada dalam akad. Misalkan A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual tersebut kepada A, atau A bersedia menerima pesanan B asalkan C dapat memenuhi pesanan A.
Pembelian Kembali oleh Penjual dari Pihak Pembeli (Bai’al Inah)
Misalnya, Amenjual secara kredit kepada B kemudiaan A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Dari contoh ini, kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli. Namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran.
Jual Beli dengan Cara Talaqqi Al-Rukban
Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, dimana piha penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.
E.    PRINSIP SISTEM KEUANGAN SYARIAH
Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan islam. Namun seiring melemahnya sistem khalifa. Pada akhir abad ke-19, dinasti onttoman memperkenalkan sistem perbankan barat pada dunia islam. Perkembangan selanjutnya pada akhir 1970-an mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah kemudian berkembang pesat dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis.
Filosofi sistem keuangan “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan prilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbankan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya di tanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal.
Berikut ini adalah sistem keuangan islam sebagaimana diatur melalui Al-Qur’an dan As-sunah.
ü    Pelarangan Riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman /pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak di perlakukan sama. Padahal untung itu baru diketahui setelah berlakunya waktu bukan hasil penetapan dimuka.
ü    Pembagian Resiko. Hal ini merupakan konsekuensilogis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil pemberi modal dimuka. Sedangkan melalui pembagian resiko maka pembagian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belha pihak saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.
ü    Tidak Menganggap Uang sebagai Modal Potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kehidupan yang sama dengan barang yang dijadikan engan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (capital), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersama dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.
ü    Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki resiko yang sangat besar.
ü    Kesucian Kontrak. Oleh karena itu islm menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi resiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moralhazard.
ü    Aktifitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah.
Jadi, prinsip keuangan syariah mengacuh pada prinsip rela sama rela (antaraddim  minkum) tidak ada pihak disalimi dan mensalimi (la tazhlimuna wa la tuzhlamun), hasil biaya muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko.
F.    INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH
Instrumen keuangan syariahdapat di kelompokan sebagai berikut.
•    Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Ke;ompok akad ini adalah sebagai berikut.
ü    Mudharabah, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih,dimana pemilik modal (shahibul maal) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudhari ) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntunga yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangakan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepnjng tidak ada unsur kesenjangan atau kelalaian oleh mudharib
ü    Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara pihak modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
ü    Sukuk (obligasi syariah), merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
ü    Saham syariah produknya harus sesuai syariah. Syarat lainnya
a)    Perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relatif dibandingkan total asetnya (dow jones islamic: kurang dari 45%),
b)    Perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil di bandingkan nilai kapitalisasi pasar (Dow jones Islamic: kurang dari 33%)
c)    Persahaan memiliki pendapatan bunga kecil(Dow Jones Islamic: kurang dari 5%).
•    Akad jual-beli/sewa-menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract.kelompok akad ini sbb.
ü    Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli.
ü    Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang telah diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secarah tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
ü     Istishna memiliki sistem yang irip dengan salam, namun dalam istishna’ pembayaran dapat dilakkan di muka,cicilan dalam beberapa kali (termin) atau ditangguhkan selama jangkawaktu tertentu.
ü    Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewah untuk mendapatkan manfaat atas sewa yang disewakan.
•    Akad lainnya meliputi
ü    Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
ü    Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerim titipan dengan cacatan kapanpun titipan diambil pihak pemerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut. Wadiah terbagi dua:
a)    Wadiah amanah dimana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayahgunakan.
b)    Wadiah yadhamanah dimana uang/barang yang dititpkan boleh didayahguanakan dan hasil pendayahgunaan tidak tidak terdapat kewajiban untuk dibagi hasilkan kepada pemberi titipan.
ü    Qardhul Hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Biaya administarasi, dalam jumlah yang terbatas di perkenankan untuk dibebankan kepada peminjam.
ü    Al-Wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak kepihak lain. Untuk jasanya itu yang dititpkan dapat memperoleh fee sebagai imbalan.
ü    Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lain.
ü    Hiwalah adalah pengalian utang atau piutang dari pihak pertama (al-muhil) keada pihak lain (al-muhal ’alaih) atas dasar saling mempercayai.
ü    Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan aset. Berupa penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
KESIMPULAN
Pada akhir 1970-an mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah kemudian berkembang pesat dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis. sistem keuangan “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan prilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbankan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya di tanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal.
Jadi, prinsip keuangan syariah mengacuh pada prinsip rela sama rela (antaraddim  minkum) tidak ada pihak disalimi dan mensalimi (la tazhlimuna wa la tuzhlamun), hasil biaya muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko.

Jumat, 21 November 2014

Sistematika Penulisan

BAB I/PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan Masalah Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang diharapkan, dan Hipotesis yang diajukan serta Sistematika Penulisan.
BAB II/TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN
Bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar, Media Komunikasi dan Saluran Komunkasi, Hubungan Masyarakat dan teori Profesionalisme.
BAB III/METODE PENELITIAN
Bab ini berisi uraian tentang Disain Penelitian, Operasional Variabel dan Pengukuran, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data yang digunakan, Rancangan Uji Hipotesis serta Jadual Penelitian.
BAB IV/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi deskripsi Penerbitan Bulletin Bandara, Karakteristik Responden yang menjadi sampel penelitian, Distribusi Data, Pengujjian Persyaratan Analisis yang tediri atas Pengujian Validitas dan Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian, Pengukuran Koefisien Korelasi, Pengukuran Koefisien Determinasi dan Pengukuran Koefisien Regresi serta Pengujian Hipotesis; dan Pembahasan Hasil Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif.
BAB V/KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

Kerangka Karangan

  1. Pengertian Banjir
a.       Menurut Para Pakar di BMKG
b.      Menurut Para Petani
c.       Menurut Menteri Pertanian

  1. Penyebab Banjir
a.       Hujan Deras
b.      Sampah
c.       Hutan Gundul
d.      Kotornya Sungai
e.       Tidak Adanya Lahan Hijau
f.       Tidak Adanya Resapan Air

  1. Akibat Banjir
a.       Timbulnya Berbagai Penyakit
b.      Gagal Panen
c.       Tanah Longsor
d.      Hilangnya Harta Kekayaan
e.       Terganggunya Proses Sosial dan Ekonomi
f.       Rusaknya Sarana dan Prasarana

  1. Cara Penanggulangan
a.       Jangan Membuang Sampah di Sungai
b.      Di adakannya lahan hijau
c.       Di perbanyak resapan air
d.      Dilakukannya reboisasai dan tebang pilih
 
Banjir yang Meresahkan Warga
      Menurut Para pakar di BMKG (Badan meteorology, klimatologi dan geofisika) , banjir merupakan meluapnya air sungai yang disesabkan oleh hujan terus-menerus, sehingga air naik ke permukaan. Para petani yang juga sependapat dengan Menteri Pertanian mengatakan bahwa adanya banjir ini sangat meresahkan masyarakat karena mengakibatkan gagal panen di berbagai daerah dan akan membuat terganggunya perekonomian di Indonesia. Banjir ini juga akan berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok.
            Penyebab utama banjir adalah hujan deras terus-menerus dan juga sifat buruk orang-orang Indonesia yang sering membuang sampah ke sungai. Hal ini akan membuat kotornya air sungai dan akhirnya air bisa meluap ke permukaan. Hutan gundul juga berpengaruh karena menjadi tidak adanya akar-akar yang dapat meresap air hujan. Penyebab yang lainnya adalah semakin sedikitnya lahan hijau yang mengakibatkan semakin bertambah parahnya banjir, karena telah banyak tergantikan oleh gedung pencakar langit yang terbuat dari beton-beton.
            Banjir menimbulkan kerugian yang banyak bagi masyarakat.Setelah terjadi banjir pasti timbul berbagai penyakit, seperti: gatal-gatal, kutu air, kurap dan jenis penyakit lainnya. Gagal panen juga termasuk akibat dari banjir, sehingga banyak orang yang menderita. Ada juga yang kehilangan harta benda bahkan juga nyawa karena terseret oleh derasnya arus banjir tersebut. Memang banjir ini sangat meresahkan masyarakat dan pastinya proses perekonomian di suatu daerah menjadi terganggu, seperti proses social dan ekonomi serta transportasi.
            Dalam menanggulangi banjir ini terdapat banyak cara yang dapat dilakukan, bisa dimulai dari sekarang dengan membersihkan sungai dan jangan membuang sampah ke sungai. Dan diperbanyak lahan hijau yang dapat menyerap air hujan. Cara lain adalah dilakukannya reboisasi dan tebang pilih di hutan-hutan yang gundul.


Kamis, 20 November 2014

OSI LAYER DAN FUNGSINYA

Model OSI terdiri dari 7 Layer

· Application
· Presentation
· Session
· Transport
· Network
· Datalink
· Physical


Apa yang dilalkukan oleh 7 OSI layer? :

Ketika data di transfer melalui jaringan, sebelum data terseburt harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer Aplikasi sampai layer physical, kemudian di sisis penerima, data tersebut melewati layer physical sampai pplication. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahjkan satu “header” sedangkan pada sisi penerima “header” dilepaskan sesuai dengan layernya.

Model OSI
tujuan utaman penggunaan model OSI adalah untuk membantu designer jaringan memahami fungsi dari tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Termasuk jenis-jenis protocol jaringan dan metode transmisi.
Model dibagi menjadi 7 Layer, dengan karakteristtik dan fungsintya masing masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun dibawahnya secara langsung melalui sederetan protocol dan standar.

Fungsi masing-masing dari tiap layer pada OSI :

· Application
Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna, layer ini bertanggungjawab atas pertukaran informasi antara program computer, seperti program e-mail dan servis lain yang berjalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi computer l;ainnya.
Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protocol yanmg berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS.

· Presentation
Presentation layer bertanggungjawab bagaimana data dikonversi dan di format untuk transfer data. Contoh konversi format text ASCII untuk dokumen, .GIF dan .JPG untuk gambar layer ini membentuk kode konversi, trnslasi data, enkripsi dan konversi.
Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi kedalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protocol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak director (redictor Software). Seperti llayanan worksatation (dalam Windows NT) dan juga Network Shell ( semacam Virtual Network Computing) (VNC) atau Remote Dekstop Protocol (RDP).

· Session
Session layer menentukan bagaimna dua terminal menjaga, memelihara dan mengatur koneksi. Bagaimna mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer di sebut “session”.
Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau di hancurkan. Selain itu, di level inio juga dilakukan resolusi nama.

· Transport
Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika “end – to _ end” antar terminal, dan menyediakan penanganan error (error handling)
Berfungsi untuk memecahkan data kedalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement) dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan.

· Network
Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian tafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk “Paket”.
Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat Header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet-working dengan menggunakan router dan switch layer 3.

· Datalink
Data link layer menyediakan link untuk data. Memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan “hardware” kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer physical antara system koneksi dengan penaganan error.
Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras( seperti halnya di Media Access Control Address ( MAC Address), dan menetukan bagaimna perangkat perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi level; ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC)dan lapisan Media Access Control (MAC).

· Physical
Physical layer bertyanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media (seperti kabel) dan menjaga koneksi fisik antar system.
Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau token Ring), topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Networl Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio.

Harga Pokok Penjualan


1. Pengertian HPP.
Pengertian Harga Pokok Penjualan
Yang dimaksud dengan harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual.

Ada dua manfaat dari harga pokok penjualan :
Sebagai patokan untuk menentukan harga jual.
Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh kerugian.
2. Rumus menghitung penjualan bersih.
Penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari pendapatan perusahaan. Unsur-unsur dalam penjualan bersih terdiri dari:
– penjualan kotor;
– retur penjualan;
– potongan penjualan;
– penjualan bersih.

Untuk mencari penjualan besih adalah sebagai berikut:
Contoh:
Diketahui penjualan
Retur penjualan
Potongan penjualan

Rp. 25.000.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 150.000,-

Hitunglah penjualan bersih!
Penjulan bersih = Rp. 25.000.000,- – Rp. 125.000,- – Rp. 150.000,-

= Rp. 24.725.000,-

3. Rumus menghitung pembelian bersih.
Pembelian bersih adalah sebagai salah satu unsur dalam menghitung harga pokok penjualan.
Unsur-unsur untuk menghitung pembelian bersih terdiri dari:
- pembelian kotor;
- biaya angkut pembelian;
- retur pembelian dan pengurangan harga;
- retur pembelian;
- potongan pembelian.

Untuk menghitung pembelian bersih dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Rumus menghitung HPP.
Untuk menghitung harga pokok penjualan harus diperhatikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berhubungan dengan harga pokok penjualan.
Unsur-unsur itu antara lain:
- persediaan awal barang dagangan;
- pembelian;
- biaya angkut pembelian;
- retur pembelian dan pengurangan harga;
- potongan pembelian

Rumus harga pokok penjualan:

Keterangan

Barang yang tersedia untuk dijual
=
Persediaan awal barang dagangan + pembelian bersih
Pembelian bersih
=
Pembelian + biaya angkut pembelian – retur pembelian – potongan pembelian

Atau

Barang yang dijual
=
Persediaan awal + pembelian + beban angkut Pembelian – retur pembelian – potongan pembelian

Persediaan akhir barang yang tersedia (dikuasai) pada akhir periode akuntansi.
Untuk menghitung Harga Pokok Penjualan.
Perhatikan bagan di bawah ini.


Perhatikan contoh soal berikut ini!
Diketahui:
Persediaan awal
Pembelian
Beban angkut pembelian
Retur pembelian
Potongan pembelian
Persediaan akhir

Rp. 4.600.000,-
Rp. 12.000.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 275.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 3.400.000,-

Hitunglah harga pokok penjualan!
Contoh dengan angka:
Break event point adalah suatu keadaan dimana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/ impas (penghasilan = total biaya)

BEP amatlah penting kalau kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian, apa itu usaha jasa atau manufaktur, diantara manfaat BEP adalah
alat perencanaan untuk hasilkan laba
Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan.
Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan
Mengganti system laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti
Setelah kita mengetahui betapa manfaatnya BEP dalam usaha yang kita rintis, kompenen yang berperan disini yaitu biaya, dimana biaya yang dimaksud adalah biaya variabel dan biaya tetap, dimana pada prakteknya untuk memisahkannya atau menentukan suatu biaya itu biaya variabel atau tetap bukanlah pekerjaan yang mudah.

Salah satu kelemahan dari BEP yang lain adalah Bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam maka kombinasi atau komposisi penjualannya (sales mix) akan tetap konstan. Jika dilihat di jaman sekarang ini bahwa perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya mereka menciptakan banyak produk jadi sangat sulit dan ada satu asumsi lagi yaitu Harga jual persatuan barang tidak akan berubah berapa pun jumlah satuan barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Hal ini demikian pun sulit ditemukan dalam kenyataan dan prakteknya.

Bagaimana cara menghitungnya?
Untuk menghitung BEP kita bisa hitung dalam bentuk unit atau price tergantung untuk kebutuhan

PERHITUNGAN BEP
Atas dasar unit
Atas dasar sales dalam rupiah

Keterangan:
FC : Biaya Tetap
P : Harga jual per unit
VC : Biaya Variabel per unit

Biaya tetap adalah total biaya yang tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Biaya tetap merupakan biaya yang akan selalu terjadi walaupun perusahaan tidak berproduksi.

Biaya variable adalah total biaya yang berubah-ubah tergantung dengan perubahan volume penjualan/produksi. Biaya variable akan berubah secara proposional dengan perubahan volume produksi

CONTOH BEP
Dihasilkan barang sebanyak 20,000 unit dengan total biaya sebesar Rp 44.000.000
Keuntungan yang diharapkan perusahaan sebesar Rp 9,000,000

Maka didapatkan:
Harga satuan : Rp 44,000,000 : 20,000 = Rp 2,200/unit
VC per unit : Rp 26,000,000 : 20,000 = Rp 1,300/unit

Kita akan buktikan apakah dengan memproduksi sebanyak 30.000 unit perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.000.000

Bukti :
Untuk mendapat keuntungan sebesar Rp 9,000,000 maka perusahaan harus menjual sebanyak 30,000 unit @ 4,000

Jadi terbukti ternyata perusahaan mendapatkan untung sebesar Rp 9.000.000 dengan menjual barang sebanyak 30.000 unit.
Sekarang kita akan mencari kapankah perusahaan tidak mendapat laba maupun rugi?
Perusahaan akan mengalami titik impas yaitu ketika:

Kita akan buktikan apakah dengan menjual sebanyak 20.000 unit maka perusahaan akan mengalami titik impas?
Bukti :
Sales : 20,000 unit x Rp 2,200 = Rp 44,000,000
FC : Rp 18,000,000
VC : 20,000 unit x Rp 1,300 = Rp 26,000,000
TC : Rp 44,000,000

LABA Rp 0
Dengan penjelasan diatas kita dapat mengetahui berapa unitkah barang yang harus kita jual untuk mendapatkan keuntungan yang kita harapkan dan berapa unit yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selain itu BEP dapat kita gunakan untuk memberikan diskon pada barang yang akan kita jual


Product Life Cycle
Pada umumnya, Product Life Cycle (PLC) terdiri dari 4 tahap, yaituIntroduction, Growth, Maturity, dan Decline. TahapIntroduction biasanya merupakan tahap perkenalan, dimana produk tersebut baru diluncurkan di pasaran. Tahap Growthbiasanya merupakan tahap dimana produk tersebut mulai dikenal di pasaran dan mulai mulai dicari oleh kebanyakan orang untuk dimiliki. Tahap Maturity merupakan tahapan dimana produk tersebut merupakan produk yang sudah sangat dikenal di pasaran dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Tahap Declinemerupakan tahap dimana produk tersebut telah mengalami penurunan dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Namun pada kenyataannya, PLC tidak selalu berakhir dengan tahapan Decline atau penurunan, tetapi untuk produk tertentu, tahapan akhir dari PLC adalah Revitalization dan Plateau. Tahapan Revitalization merupakan tahap pemulihan suatu produk, dimana produk tersebut tidak jadi mengalami penurunan, tetapi justru mengalami kenaikan kembali, sedangkan TahapanPlateau merupakan tahapan dimana produk tersebut tetap stabil dan tidak mengalami penurunan di dalam penjualannya.

Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen - Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli
Tue, 09/05/2006 - 12:58am — godam64
Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen - Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli

1. Pasar Persaingan Sempurna
Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batubara, kentang, dan lain-lain. Sifat-sifat pasar persaingan sempurna :
- Jumlah penjual dan pembeli banyak
- Barang yang dijual sejenis, serupa dan mirip satu sama lain
- Penjual bersifat pengambil harga (price taker)
- Harga ditentukan mekanisme pasar permintaan dan penawaran (demand and supply)
- Posisi tawar konsumen kuat
- Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata
- Sensitif terhadap perubahan harga
- Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar

2. Pasar Monopolistik
Struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa/sejenis, namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contoh produknya adalah seperti makanan ringan (snack), nasi goreng, pulpen, buku, dan sebagainya. Sifat-sifat pasar monopolistik :
- Untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda
- Mirip dengan pasar persaingan sempurna
- Brand yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda
- Produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan merubah harga
- Relatif mudah keluar masuk pasar

3. Pasar Oligopoli
Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, dan sebagainya. Sifat-sifat pasar oligopoli :
- Harga produk yang dijual relatif sama
- Pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses
- Sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar
- Perubahan harga akan diikuti perusahaan lain

4. Pasar Monopoli
Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Contohnya seperti microsoft windows, perusahaan listrik negara (pln), perusahaan kereta api (perumka), dan lain sebagainya. Sifat-sifat pasar monopoli :
- Hanya terdapat satu penjual atau produsen
- Harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli
- Umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak
- Sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit
  didapat
- Hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan
- Tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses

Tambahan :
- Monopsoni adalah kebalikan dari monopoli, yaitu di mana hanya terdapat satu pembeli saja yang membeli
  produk yang dihasilkan.
- Monopoli adalah sesuatu yang dilarang di Republik Indonesia yang diperkuat dengan undang-undang anti
   monopoli.
Tiga Macam/Jenis Pasar Utama Perekonomian - Barang & Jasa, Tenaga kerja Dan Uang & Modal

Dalam suatu perekonomian suatu wilayah, pasar-pasar dapat dibagi menjadi tiga macam saja dengan asumsi proses penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu antara lain pasar barang dan jasa, pasar uang dan modal, pasar tenaga kerja (disertai arti definisi / pengertian) :

1. Pasar Barang Dan Jasa
Pasar barang dan jasa adalah interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan juga jasa. Penawaran umumnya dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi produk dalam bentuk barang maupun jasa sedangkan permintaan umumnya berasal dari pemerintah dan juga dari sektor rumah tangga.

2. Pasar Uang Dan Modal
Pasar uang dan modal adalah interaksi antara permintaan serta penawaran uang dalam arti hak penggunaan uang di mana yang membutuhkan uang adalah pihak yang akan mengelola dana yang didapat untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Pihak yang menawarkan uang dan modal adalah pihak yang rela menunda penggunaan uang untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dikeluarkannya untuk dikelola.

3. Pasar Tenaga Kerja
Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja pada perekonomian tertutup dilakukan oleh rumah tangga, sedangkan pada perekonomian terbuka penawaran tenaga kerja dapat berasal dari asing / luar negri. Permintaan tenaga kerja asalnya dari sektor pemerintah dan sektor perusahaan.

sumber http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/06/harga-pokok-penjualan-hpp.html