anggaran

Anggaran
Pengertian Anggaran
Kata anggaran merupakan terjemahan dari kata budget dalam bahasa Inggris. Definisi anggaran yang dibuat oleh The National Committee on Accounting adalah “A budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of tie and the proposed means of financing them “.  Maksudnya adalah anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu sekaligus berisi usulan cara membiayai pengeluaran tersebut.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran Publik khususnya dalam pemerintahan merupakan suatu rencana financial yang menyatakan :
1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)
Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik
Anggaran dipengaruhi oleh berbagai sistem politik, teori ekonomi, pendekatan manajemen, akuntansi, dan administrasi publik.

Tujuan Anggaran	Posisi	Area Pembahasan
Pengendalian Akuntabilitas	1.      Admistrasi Publik	Deskripsi pekerjaan admistrasi pada tahap siklus anggaran di Departemen Keuangan dan BPK.
	2.      Politik	Hubungan antar legislative dan pemerintah, proses politik dalam menentukan alokasi sumber daya, dan konflik
	3.      Akuntansi	Audit efisiensi, akuntansi manajemen.
Pengendalian Efisiensi	1.      Ekonomi	Efisien dalam alokasi, fungsi produksi dan distribusi
	2.      Akuntansi	Pengukuran Biaya
	3.      Admistrasi Publik	Aspek normatif, dalam sistem manajemen modern, sentralisasi, dan desentralisasi.
	4.      Politik	Batasan organisasi pemerintah, batasan pengeluaran, privatisasi.
Pengendalian Ekonomi	Ekonomi	Pendekatan kebijakan fiskal, kerangka ekonomi dalam anggaran tahunan, pajak dan pengeluaran, serta distribusi.

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas legislatif. Pada praktiknya, pihak legislatif akan meminta daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan sekaligus dengan tujuan aktivitasnya. Pihak unit kerja pemerintah merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.
Fungsi Anggaran Publik
1. Planning Tool
Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak/rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (public welfare) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan.
2. Control Tool
Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
3. Fiscal Tool
Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Political Tool
Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Performance Measurement Tool
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
6. Motivation Tool
Anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Karakteristik Anggaran yang Baik
• Berdasarkan Program
• Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba dan pusat investasi)
• Sebagai alat perencanaan dan pengendalian
Proses penyusunan anggaran
Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).
Dari atas ke bawah (Top-down)
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:
1. Metode kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
2. Metode pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik darimetode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep  pendistribusian anggaran dengan baik.
3. Metode persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan  persentase  peningkatan  penjualan  di lapangan. Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.
4. Melihat pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.
5. Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlahuang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman  modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

Dari bawah ke atas (Bottom-up)
Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:
1. Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
2. Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima darihasil penjualan. Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break event point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.
3. Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi ber-ganda (multiple regression analysis). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

Alokasi anggaran
Setelah mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, hal selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran mencakup  potensial  pasar,  ukuran  dan segmenpasar, kebijakan perusahaan, skala ekonomi periklanan, dan karakteristik perusahaan.
Standar Akuntansi Pemerintahan
A. Basis Anggaran dan Basis Akuntansi
Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya.

B. Pengakuan Pendapatan
Sistem penerimaan pendapatan pemerintah daerah diatur dalam peraturan daerah. Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan :
1. Wajib bayar/masyarakat menyetor langsung ke rekening Kas Umum Daerah.
2. Wajib bayar/masyarakat menyetor ke juru pungut/Bendahara Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.
Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah.
C. Pengakuan Belanja
Sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran ada dua :
1. pembayaran langsung kepada yang berhak.
2. pembayaran dengan dana kas kecil melalui bendahara pengeluaran.
Berdasarkan basis kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD).
D. Pengakuan Pembiayaan
Pelaksanaan anggaran pembiayaan merupakan kewenangan Bendahara Umum Daerah. Penerimaan da pengeluaran pembiayaan dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah.
Klasifikasi Anggaran
1. Pendapatan
Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah.
a. Pendapatan asli daerah
PAD merupakan pajak yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, terdiri dari :
- pendapatan pajak daerah
- pendapatan retribusi daerah
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba, deviden, penjualan saham, penjualan saham milik daerah)
- Lain-lain PAD (hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro)
b. Pendapatan transfer
Merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan sesuai dengan UU No. 33/2004 dan transfer lainnya seperti yang diatur dalam UU otonomi khusus bagi Papua atau Nanggroe Aceh Darussalam, atau UU APBN. Transfer dari daerah otonom lainnya seperti Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Pajak Bahan Bakar, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
c. Lain-lain pendapatan yang sah
Adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang diperkenankan menurut aturan perundang-undangan, misalnya hibah dan dana darurat.
2. Belanja
Belanja Langsung : Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan (pelaksanaan program dan kegiatan) atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.
Misalnya : kegiatan pembuatan jalan, kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, kegiatan pendidikan dan pelatihan kader posyandu, dll.
Contohnya ; Belanja Pegawai : Honor :  merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah  kepada pegawai, tetapi apabila pegawai  tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi).
Belanja Tidak Langsung : Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas  (pelaksanaan program dan kegiatan) atau tujuan organisasi.
Misalnya : Gaji PNSD, bantuan kepada organisasi, hibah kepada sekolah swasta, bantuan kepada partai politik, bantuan kepada pemerintah desa, belanja tak terduga, dll.
Contohnya ; Belanja Pegawai : Gaji. ( Mau kerja atau tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas).

Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, karakter dan ekonomi.
• Klasifikasi belanja menurut organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut organsasi ini tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan.
• Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut,

- Pelayanan umum
- Pertahanan
- Ketertiban
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Pariwisata dan budaya
- Agama
- Pendidikan
- Perlindungan sosial
- Kesehatan


• Klasifikasi belanja berdasarkan karakteristik dikelompokan menjadi tiga :
1. Belanja Operasi : Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi ; belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.
2. Belanja Modal : Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain ; belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan asset tak berwujud.
3. Belanja Tak Terduga : Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti ; penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalm rangka kewenangan pemerintah daerah.
• Klasifikasi belanja berdasarkan ekonomi dilihat dari jenis belanjanya, terdiri dari :
Belanja Operasi
- Belanja pegawai xxx
- Belanja barang         xxx
- Bunga         xxx
- Subsidi         xxx
- Hibah         xxx
- Bantuan sosial         xxx
- Belanja operasi lainnya xxx
Belanja Modal
- Belanja Modal – tanah xxx
- Belanja modal – peralatan dan mesin xxx
- Belanja Modal – Gedung dan Bangunan xxx
- Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx
- Belanja Modal – Aset tetap lainnya xxx
- Belanja Modal – Aset lainnya xxx
Belanja Tak Terduga                 xxx
4. Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerima maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembayaran antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.


5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.